Page 162 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono
P. 162

Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria ....

               Boedi Harsono bahwa UUPA tetap penting untuk dipertahankan.
               Biarlah, penyempurnaannya dilakukan lewat peninjauan kembali
               berbagai aturan pelaksanaannya serta lewat pengembangan sum-
               berdaya manusia yang akan melaksanakannya.
                   Dalam konstelasi politik yang pekat ‘keakuan’ kepentingan-
               nya,  tipis kesadaran ideologi kebangsaannya, dan senang melaku-
               kan akrobat politik, kiranya lebih realistis untuk menyempurnakan
               berbagai aturan hukum keagrariaan di tingkat aturan hukum
               pelaksanaan UUPA. Sebab, beberapa aturan pelaksanaan UUPA
               itu - secara sadar atau tidak sadar- disinyalir  terdapat yang tidak
               konsisten dengan semangat UUPA. Misalnya, adalah tidak tepat
               dengan semangat UUPA  untuk mendorong percepatan legalisasi
               aset secara masif, ketika ketimpangan penguasaan dan pemilikan
               tanah belum relatif dikondisikan adil. Bukankah hal itu akan “me-
               langgengkan” ketimpangan yang sedang berlangsung? Apalagi,
               legalisasi aset itu diakseleresai ketika infrastruktur pendaftaran
               tanah yang memastikan pelaksanaan pendaftaran tanah demi
               kepastian hukum belum tuntas dibenahi. Bukankah hal itu dapat
               berpotensi melahirkan berbagai konflik pertanahan di hari
               mendatang? Adalah suatu sikap tidak konsisten dengan watak
               nasionalistik UUPA jika peran-peran negara yang utama dalam
               pengukuran dan pemetaan kadastral dimungkinkan untuk
               diswastakan (diberikan menjadi tugas swasta), sebab produk
               pengukuran itu akan menjadi semacam “arsip hidup” selamanya.
               Kekhawatiran ini menguat ketika kenyataan hukum di negara kita
               sekarang, begitu mudah untuk ‘menghidup-matikan’ suatu badan
               hukum. Sekedar menambah contoh, adalah tidak tepat pula kalau
               suatu aturan hukum di bawah UUPA yang memungkinkan
               pemberian perpanjangan dan pembaharuan hak atas tanah
               diberikan pada pemberian awal hak atas tanahnya, sebab hal itu

                                                                  149
   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167