Page 166 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono
P. 166

Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria ....

               pilihan kepada teori hukum tertentu dengan membelakangi yang
               lain. Pikiran teoretis dalam UUD 1945 menolak digunakannya
               Begriffsjurisprudenz,  yaitu yang sangat mengandalkan teks dan
               kata-kata undang-undang. Penerapan hukum harus menjadi
               penerapan undang-undang secara eksak dan otomatis. Kata-kata
               undang-undang menjadi pedoman dan pegangan mutlak. Di sisi
               lain, tanpa undang-undang, orang tidak dapat berbuat apa-apa.
               Aliran atau pikiran tersebut dapat juga dimasukkan ke dalam
               ‘legalistis-positivistis’. Undang-undang adalah segalanya. Selan-
               jutnya Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa suasana pemikiran
               ‘legalistis-positivistis’ tidak ditemukan dalam UUD 1945. Yang
               ditemukan adalah penekanan terhadap manusia-manusia pelaku
               atau para aktor dalam hukum. Undang-undang ditempatkan pada
               baris kedua, sedangkan yang lebih penting adalah semangat dan
               kemauan para pelaku dalam hukum. Dengan demikian, pemikiran
               hukum para penyusun UUD 1945 mungkin dapat dikatakan lebih
               dekat dengan ajaran atau Aliran Hukum Bebas (Freie Rechtslehre)
               atau realisme hukum. 2
                   Hukum Agraria adalah instrumen yang sejak awal dibangun
               di atas realisme hukum (law as a tool of social engineering – Roscoe
               Pound).  Dalam terminologi yang lebih netral, Hukum Agraria
               dipandang sebagai sarana transformasi masyarakat. Hal itu tampak
               dari   Penjelasan Umum UUPA yang menyatakan bahwa salah
               satu tujuan UUPA adalah: “meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan
               hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan
               kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama



                   2  Satjipto Rahardjo, Reformasi Hukum Indonesia, dalam “Menuju Tata Indo-
               nesia Baru”, Editor Selo Soemardjan, Cetakan Pertama, Penerbit Gramedia Pustaka
               Utama, 2000, hlm. 359.

                                                                   153
   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171