Page 165 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono

Oloan Sitorus & Taufik N. Huda
pelaksanaan UUPA, kiranya tepat dimaknai dengan melakukan
penyempurnaan terhadap PP No. 224 Tahun 1961 tentang
Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian
menjadi PP tentang Redistribusi Tanah. Di dalam PP tentang
Redistribusi Tanah yang dicita-citakan itu, kelak akan diatur
bagaimana memungkinkan tanah-tanah yang diperoleh dari hasil
penataan kembali struktur penguasaan dan pemilikan tanah,
termasuk hasil penertiban tanah terlantar diredistribusikan kepada
yang membutuhkan dan hasil penyelesaian sengketa dan konflik
pertanahan, untuk diredistribusikan kepada rakyat sebagaimana
pesan Presiden di atas.
Di dalam PP ini kelak ditegaskan bahwa hakikat redistribusi
tanah bukanlah sekedar “konsep hukum” yang akan melegalisasi
penguasaan dan pemilikan, melainkan dikembalikan pada ide
dasarnya sebagai “konsep ekonomi” yang ingin meratakan atau
menyeimbangkan kembali penguasaan dan pemilikan tanah di
Indonesia, untuk menciptakan keseimbangan penguasaan dan
pemilikan tanah yang didambakan itu.
Prof. Boedi Harsono menyadari sumberdaya manusia perta-
nahan sebagai salah satu unsur penting dari sistem Hukum Agraria
yang akan dikembangkan. Di tangan sumberdaya manusia yang
baik, pelaksanaan aturan hukum agraria akan lebih efektif. Bahkan,
para pendiri bangsa Indonesia berkeyakinan terhadap peran
sentral sumberdaya manusia dalam proses penyelenggaraan
negara ini. Penjelasan Umum Bagian IV UUD 1945 menandaskan:
“… meskipun Undang-undang Dasar itu tidak sempurna, akan
tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik,
Undang-undang Dasar itu tentu tidak akan merintangi jalannya
negara.” Menurut Satjipto Rahardjo, penjelasan otentik UUD terse-
but memiliki nilai teoretis yang amat penting karena menjatuhkan

152