Page 18 - Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara sebagai Alas Hak dalam Pendaftaran Tanah di Kota Tarakan

aspek keperdataan pada seseorang. Penguasaan fisik atas tanah dilindungi
oleh hukum sepanjang penguasaan tersebut mempunyai itikhad baik,
sedangkan penguasaan yuridis merupakan kelengkapan administrasi dari
penguasaan fisik itu sendiri. Dengan demikian, penguasaan seseorang atas
tanah harus dilandasi dengan penguasaan fisik dan yuridis. Ada kalanya
penguasaan fisik atas sebidang tanah terselenggara secara tidak langsung,
misalnya seseorang memiliki tanah pertanian/pekarangan yang secara
fisik dikuasai oleh pihak lain dalam bentuk perjanjian sewa-menyewa
yang diakui secara hukum. Dengan demikian secara fisik tanah tersebut
dikuasai oleh pihak lain, tetapi secara yuridis tanah tersebut dimiliki oleh
seseorang yang mempunyai dokumen kepemilikan.
Sebuah fakta yang hingga saat ini kita hadapi bahwa mayoritas
bidang tanah belum terdaftar, dan sebuah fakta pula bahwa masih sering
didapati surat-surat tanah di tengah-tengah masyarakat yang dibuat
pada masa lalu oleh penguasa/pejabat daerah, seperti Camat dan Kepala
Desa, atau pun oleh Notaris (Parlindungan, 1999). Surat-surat tersebut
beragam untuk sekedar menciptakan bukti tertulis dari tanah-tanah yang
mereka kuasai, tanpa melalui prosedur pendaftaran tanah yang berlaku.
Tanah-tanah tersebut ada yang belum dikonversi, ada pula tanah-tanah
yang dikuasai oleh Negara dan kemudian diduduki oleh rakyat tanpa
pengaturan, atau pun diatur oleh para Kepala Desa dan disahkan oleh para
Camat. Seolah-olah tanah tersebut telah merupakan hak seseorang atau
pun termasuk kategori hak-hak adat. Parlindungan (1999) menyatakan
bahwa setelah berlaku UUPA dan khususnya PP 10/61 maka telah terjadi
status quo, artinya tidak mungkin lagi diterbitkan surat-surat keterangan
tentang hak-hak seseorang kecuali menerangkan bahwa tanah tertentu
memang hak-hak adat. Tanah-tanah yang belum terdaftar atau mengalami
kesulitan untuk didaftarkan inilah yang pada umumnya merupakan
penyebab utama timbulnya sengketa/masalah pertanahan.
Biasanya hal itu terjadi sejalan dengan perkembangan wilayah, bahwa
tanah berkembang menjadi sumberdaya yang semakin strategis karena
jumlahnya yang terbatas dan semakin beragamnya konflik kepentingan
yang berkaitan dengan tanah. Hal berikutnya yang kemungkinan
muncul adalah spekulan-spekulan tanah yang mempermainkan tanah
semata-mata sebagai barang komoditi. Tidak dapat dielakkan ketika
sebuah wilayah akan dikembangkan ekonominya, para spekulan ini akan
mencoba peruntungan dengan membeli tanah-tanah berprospek ekonomis

Tinjauan Pustaka 9