Page 15 - Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara sebagai Alas Hak dalam Pendaftaran Tanah di Kota Tarakan

32/2004) tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 11 ayat (4) UU
32/2004 ditegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal
dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam hal
ini, pelayanan pertanahan merupakan salah satu dari urusan wajib yang
menjadi kewenangan Daerah.
Lebih lanjut, hal yang perlu diindahkan adalah ketentuan Pasal
12 ayat (11) dan (12) UU 32/2004 yang menegaskan bahwa urusan
pertanahan yang diserahkan kepada daerah disertai sumber pendanaan,
pengalihan sarana prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan
yang didesentralisasikan. Sementara untuk urusan pemerintahan yang
dilimpahkan kepada Gubernur, disertai dengan pendanaan sesuai
urusan yang didekonsentrasikan. Kewenangan ini dilaksanakan oleh
instansi vertikal di daerah, yaitu perangkat departemen dan/atau lembaga
pemerintah non departemen yang mengurus urusan pemerintahan yang
tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka
dekonsentrasi.
Rambu-rambu dalam pelaksanaan otonomi daerah yang harus selalu
dipatuhi adalah ketentuan Pasal 237 yang menegaskan bahwa semua
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan
daerah otonomi wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya
pada UU. Lebih lanjut, dalam penjelasan pasal yang bersangkutan
diberikan penafsiran yang otentik, bahwa peraturan perundang-undangan
yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat
sektoral, yaitu seperti UU Kehutanan, UU Pengairan, UU Perikanan,
UU Pertanahan, UU Kesehatan, UU Pertanian, dan UU Perkebunan.

2. Tanah Negara

UUPA berpangkal pada Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar
1945 yang berbunyi: ”Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat”. Sesuai dengan pernyataan itu, maka kata ’dikuasai’
dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA bukan berarti ’dimiliki’, akan tetapi
pengertian tersebut memberi wewenang kepada Negara sebagai organisasi
kekuasaan tertinggi daripada Bangsa Indonesia untuk:

6 Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara