Page 17 - Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara sebagai Alas Hak dalam Pendaftaran Tanah di Kota Tarakan

c. Tanah Negara yang berasal dari hak-hak Barat (eigendom, opstal,
erfpacht) karena ketentuan UU sebagian dari tanah tersebut oleh
karena pemiliknya tidak memenuhi syarat sesuai Pasal 21, 28, dan
36 UUPA, maka gugur dan menjadi tanah Negara;
d. Tanah Negara yang berasal dari Hak Guna Bangunan atau Hak Guna
Usaha yang telah berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang
lagi oleh pemiliknya, maka tanah tersebut menjadi tanah yang
dikuasai langsung oleh Negara (Keppres Nomor 32 Tahun 1979
tentang Pokok-pokok Kebijakan dalam Rangka Pemberian Hak
Baru Asal Tanah Bekas Konversi Hak Barat dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-ketentuan
Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Asal Tanah
Konversi Hak Barat);
e. Tanah Negara terjadi karena penetapan Pemerintah, misalnya suatu
areal yang semula merupakan hutan atau kawasan konservasi akibat
perkembangan pemukiman maka tanah tersebut secara fisik dikuasai
oleh masyarakat;
f. Tanah Negara yang terjadi karena perbuatan pemegang hak yang
menelantarkan tanah tersebut sebagaimana dimaksud di dalam Pasal
27, 34, dan 40 UUPA, yang menyatakan bahwa hapusnya suatu hak
karena diterlantarkan;
g. Tanah Negara yang terjadi karena suatu peristiwa alam, misalnya
tanah timbul (pendangkalan pantai atau sungai), maka tanah yang
ditimbulkan alam itu merupakan tanah yang dikuasai oleh Negara;
dan
h. Tanah Negara yang terjadi akibat perbuatan hukum pelepasan dari
pemegang haknya, maka tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai
langsung oleh Negara.

Berdasarkan genesa status tanah Negara di atas, akan terdapat
perlakukan yang berbeda apabila tanah-tanah tersebut akan dimohon oleh
masyarakat, badan hukum swasta, maupun instansi pemerintah.

3. Alas Hak dalam Dinamika Wilayah
Harsono (1991) memberi pengertian bahwa penguasaan tanah
meliputi penguasaan fisik dan penguasaan yuridis. Keduanya mempunyai

8 Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara