Page 281 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 281
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
ILAP, kelompok masyarakat miskin. Perbedaan lokasi dan
metode pemilihan bukan merupakan sesuatu yang mem-
bedakan secara krusial, karena pesannya tetap sama yakni
peningkatan dalam penataan administrasi pertanahan.
Dan yang penting untuk diketahui, proyek ILAP dan
LMPDP bukan proyek hibah sebagaimana sering ter-
dengar, melainkan pinjaman dari pihak ketiga yakni Bank
Dunia dan AuSAID dari Australia (Rahayu et al., 2002).
Pinjaman ini harus dibayarkan oleh negara dan menjadi
bagian dari yang harus dibayarkan oleh Kementerian
Keuangan.
4. LARASITA
Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA)
adalah salah satu program BPN yang memadukan
teknologi informasi dengan pelayanan petugas dalam
bentuk pelayanan bergerak atau jemput bola. LARASITA
ini diharapkan mampu mengurangi masalah pertanahan
akibat terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi
dan pelayanan pertanahan untuk mewujudkan kepastian
hukum. Tujuannya, adalah untuk menembus daerah-
daerah yang sulit dijangkau, sehingga masyarakat yang
tinggal di daerah terpencil tersebut dengan mudah
mendapatkan pelayanan pertanahan tanpa harus
menempuh jarak yang jauh dan biaya transportasi yang
besar. Adapun tujuan dari LARASITA ini antara lain adalah
sebagai berikut:
1. Mendekatkan Layanan Pertanahan kepada masyarakat,
sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan
245