Page 282 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

pelayanan dan informasi pertanahan;
2. Mengurangi beban biaya transportasi masyarakat saat
mendaftar dan mengambil sertifikat;

3. Menghilangkan campur tangan pihak ke-3 yang ber-
kaitan dengan pelayanan pertanahan;
4. Memberikan kepastian pelayanan pertanahan yang ber-
tanggungjawab;
5. Untuk kegiatan penyuluhan pertanahan, menerima
pengaduan secara langsung oleh masyarakat yang
dilayani oleh Tim LARASITA.

LARASITA diatur dalam Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 18 Tahun
2009 tentang Layanan Rakyat Untuk Sertipikasi Tanah
BPN-RI. Pelaksanaan Program LARASITA dilakukan oleh
kantor pertanahan kabupaten/kota di seluruh Indonesia
sebagai kantor pertanahan yang bergerak (mobile service).
LARASITA hendak mendekatkan layanan pertanahan
terhadap masyarakat, sehingga masyarakat dapat mela-
kukan pengurusan sertif ikat tanahnya dengan lebih
mudah, lebih cepat dan tanpa perantara. Kegiatan opera-
sional program LARASITA adalah menggunakan kenda-
raan mobil dan motor dengan dilengkapi seperangkat
Tehnologi Informasi (IT), yang dapat menghubungkan
secara “On Line” pelayanan pertanahan dari mobil
LARASITA dengan server KKP (Komputerisasi Kantor
Pertanahan). Dengan demikian warga masyarakat peng-
guna layanan tidak perlu datang ke kantor pertanahan
(statis), cukup dilayani di lokasi masing-masing yang di-

246