Page 280 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

e. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah yang dilak-
sanakan oleh Departemen Dalam Negeri. Yang diha-
rapkan dari sasaran komponen ini adalah pengalaman
dan kapasitas dari pemerintah daerah dalam manaje-
men pertanahan dapat direview dan dinilai. Selain itu
pemerintah daerah dapat diperkuat untuk ef isiensi
fungsi manajemen pertanahan.
Perencanaan lokasi pendaftaran tanah sistematis
dalam proyek LMPDP ini merupakan kewenangan kepala
kantor pertanahan kabupaten/kota dengan mempertim-
bangkan dan memperhatikan beberapa hal: bahwa lokasi
yang direncanakan merupakan daerah yang mayoritas
masyarakatnya berpenghasilan rendah; telah tersedia peta
pendaftaran (baik berupa peta foto ataupun peta garis);
merupakan daerah pengembangan perkotaan ataupun
daerah pertanian produktif; tersedia sumber daya manusia

yang mencukupi baik kualitas dan kuantitas; dan adanya
komitmen pemerintah daerah untuk mendukung proyek
LMPDP pada lokasi ini. Perencanaan lokasi pendaftaran
tanah sistematis LMPDP ini kemudian diusulkan ke Kepa-
la BPN melalui Kanwil BPN Provinsi dan kemudian dieva-
luasi kelayakannya oleh Deputi Bidang Informasi Perta-
nahan U.B. Direktur Proyek. Jika perencanaan lokasi
dianggap layak maka proses selanjutnya adalah penetapan
lokasi pendaftaran tanah sistematis oleh Kepala BPN
(Mulyatno, 2009).
Secara prinsip, LMPDP tidak berbeda substansinya
dengan ILAP, keduanya dilakukan oleh subjek-subjek
yang sama dan obyek sasarannya masih sama pula dengan

244