Page 284 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

dalam pelaksanaan reforma agraria, pendampingan dalam
pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan, pende-
teksian awal tanah terlantar dan tanah yang diindikasikan
bermasalah, fasilitasi penyelesaian tanah bermasalah,
menyambungkan program dengan aspirasi masyarakat
serta mempercepat legalisasi aset tanah masyarakat.

Pada proses implementasi LARASITA masih terdapat
kendala-kendala yang dihadapi terkait faktor komunikasi,
faktor sumber daya manusia pelaksana, kurangnya kesa-
daran masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah,
faktor sumber daya peralatan, dan faktor disposisi untuk
petugas pelaksana (R. Kurniawan, 2018). Ditinjau dari segi
responsivitas pada faktor komunikasi dan informasi yang
diberikan oleh Tim LARASITA kurang efektif dan hanya
dilakukan sekali sehingga baik warga maupun petugas
LARASITA kurang memahami pelengkapan berkas per-
syaratan LARASITA (A. Megawati, 2013).

5. PPAN: Pembaharuan Agraria Berubah menjadi
Legalisasi Aset

Penataan ulang agraria terbagi dalam tiga periode
waktu yaitu Periode Landreform yang berlangsung pada
tahun 1961-1965, Periode Program Pembaruan Agraria
Nasional (PPAN) pada tahun 2007-2014 dan Periode Refor-
ma Agraria pada tahun 2017-saat ini (Mahmud & Aprian-
to, 2017). Pada tahun 2006, yakni pada masa kepemim-
pinan Joyo Winoto, dengan SK Kepala BPN No. 267-VII-
2006 Tanggal 17 Oktober 2006, dibentuklah tim penyusun
PPAN yang terdiri atas para pejabat tinggi di BPN dengan

248