Page 287 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 287
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
sekaligus membantu pemilik tanah untuk bisa member-
dayakan tanah tersebut untuk meningkatkan kesejah-
teraan. Dalam PPAN ini muncul gagasan mengenai aset
dan akses reform. Tugas BPN tidak hanya menata aset
reform atau menata kembali penggunaan, penguasaan dan
pemilikan tanah oleh pemerintah namun juga membuka
akses kepada masyarakat penerima tanah tersebut atau
yang dikenal dengan akses reform. Yang dimaksud dengan
akses reform adalah adanya pembukaan akses terhadap
sumber-sumber ekonomi keuangan, manajemen, tekno-
logi, pasar dan sumber-sumber politik serta partisipasi
politik. Melalui program ini, peran BPN tidak hanya seke-
dar sebagai lembaga yang semata mengurusi administrasi
pertanahan, tapi sekaligus membantu pemilik tanah untuk
bisa memberdayakan tanah tersebut untuk meningkatkan
kesejahteraan.
Agenda PPAN yang dilaksanakan pada tahun 2007-
2014 ditegaskan dalam dua dokumen penting yaitu
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-
2010 yang tertuang di dalam Perpres No. 7 Tahun 2005
dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
2005-2025 yang tertuang di dalam UU No. 17 Tahun 2007.
Dan sebagai motor penggerak pembaruan agraria, kelem-
bagaan BPN diperbaharui dan diperkuat fungsinya mela-
lui Perpres No. 10 Tahun 2006.
Pada periode PPAN ini, dalam pelaksanaannya terin-
dikasi minimnya dukungan dan partisipasi yang kuat dan
menyeluruh terutama lintas sektoral sehingga PPAN
dianggap kegiatan sektoral semata. Tidak mengherankan
251
