Page 291 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 291
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
Kabinet Persatuan telah diumumkan oleh Wakil Presiden
dan memangkas beberapa kementerian yang dianggap
menjadi beban sejarah bagi negara, di antaranya Depar-
temen Penerangan dan Departemen Sosial. Saat yang
sama, Gus Dur tidak melantik Kementerian Negara Ag-
raria/Badan Pertanahan Nasional dan membiarkan lem-
baga agraria vakum beberapa waktu. Sempat beredar
dengan kencang, Gus Dur akan membubarkan BPN,
karena pasca pelantikan kabinet, Ryaas Rasyid sebagai
orang kepercayaan Gus Dur dan pakar otonomi daerah
memberikan keterangan pers saat ditanya oleh wartawan
tentang nasib BPN. “Ada wacana beberapa lembaga kewe-
nangannya akan diserahkan kepada daerah, sebagaimana
UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU
Otonomi Daerah) sehingga sampai sekarang belum dipu-
tuskan beberapa lembaga”. Pernyataan Ryaas Rasyid kemu-
dian menjadi isu liar di luar dan banyak pihak mengira
Gus Dur akan membubarkan BPN, karena di luar muncul
banyak kabar berita yang menyampaikan kalau Gus Dur
ingin membubarkan BPN, sebab dianggap gagal menja-
lankan amanat UUPA (landreform).
Eksistensi kelembagaan agraria yang digugat dan
dipertanyakan menjadikan beberapa elite BPN dan staf
gelisah, karena dibayangi ketakutan akan dibubarkannya
BPN sebagaimana Depsos dan Deppen. Kerisauan itu me-
ningkat karena wacana di publik tuntutan desentralisasi
terus menguat dan pemerintah harus merespon tuntutan
tersebut. Salah satunya yang masuk pertimbangan adalah
mendesentralisasikan kewenangan BPN kepada pemda
255
