Page 293 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

lika. Surat tersebut mengejutkan banyak pihak karena
pernyataan resmi BPN yang akan menjalankan land-
reform. Mengejutkan bagi banyak pihak terutama aktivis
agraria karena isu tersebut selama ini diperjuangkan oleh
mereka dengan berdarah-darah bersama petani. Kini
setelah BPN terpojok, ia menyatakan dirinya akan menja-
lankan landreform. Bagi aktivis, statemen tersebut aneh
sekaligus kabar baik. Aneh karena BPN harus diancam
terlebih dahulu baru menyadari tugasnya yang harus men-
jalankan amanat UUPA, kabar baiknya pernyataan itu akan
direkam oleh banyak pihak sehingga dengan mudah me-
nagih janjinya ketika BPN ingkar.
Dengan berbagai tekanan dan lobi, akhirnya Gus Dur
batal membubarkan BPN dan kemudian 7 Desember 1999
melantik Kepala BPN dengan Keppres No. 154 Tahun 1999.
Keppres tersebut mengubah Keputusan Presiden No. 26

Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. Peru-
bahan terjadi dalam Pasal 1 ayat 2 dan menambah ayat 3,
sementara ayat 1 tetap seperti semula, menegaskan kem-
bali BPN sebagai lembaga pemerintah non-departemen
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada presiden. Perubahan ayat 2 menjadi Ba-
dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala, yang dija-
bat oleh Menteri Dalam Negeri, ayat 3 menyatakan dalam
melaksanakan tugasnya, kepala dibantu oleh seorang
wakil kepala. Gus Dur kemudian melantik Menteri Dalam
Negeri Surjadi Soedirdja sebagai Kepala BPN dan dibantu
seorang Wakil Kepala BPN sebagai pelaksana harian yakni
Prof. Lutfi Nasoetion.

257