Page 290 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 290
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
di berbagai kota di Indonesia. Saat yang sama, reclaiming
tanah atas lahan HGU di berbagai wilayah terjadi dan
negara tidak mampu mengendalikannya. Catatan Lucas
dan Warren (2003) cukup detail dan menarik untuk disi-
mak. Menurutnya, hampir semua provinsi besar di Indo-
nesia terjadi reclaiming besar-besaran yang dilakukan oleh
petani, mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Suma-
tera Utara, Sulawesi, dan provinsi lainnya. Rakyat bersama
petani menduduki HGU milik pengusaha asing dan In-
donesia, karena wilayah-wilayah pusat bisnis perkebunan
di pedesaan tersebut menjadi kantong kemiskinan, dan
reclaiming tanah bagian dari protes sekaligus bentuk perla-
wanan petani karena negara sedang mengalami kegon-
cangan (Wahyudi, 2020).
Tahun 1999 Indonesia berhasil membentuk pemerin-
tahan baru lewat pemilihan umum langsung yang ralatif
berhasil. Transisi pemerintahan dibentuk dan Gus Dur
(Abdurrahman Wahid) menjadi jalan tengah menyele-
saikan situasi ketegangan dan konflik di Indonesia. Sosok
Gus Dur menjadi harapan untuk menyelesaikan berbagai
persoalan konflik sosial yang mengancam disintegrasi
bangsa, karena sebelumnya Timor Leste pada periode Bj.
Habibie telah memisahkan diri dari Indonesia dan Papua
dalam ancaman untuk memisahkan diri pula, karena
situasi Indonesia yang masih kacau dan dunia internasio-
nal sedang menyorot Indonesia.
Gus Dur kemudian membentuk kabinet baru dengan
nama Kabinet Persatuan sebagaimana tertuang dalam
Keppres No. 355/M Tahun 1999, Tanggal 26 Oktober 1999.
254
