Page 289 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 289
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
cermat terhadap struktur penguasaan agraria terbaru ter-
masuk penataan ulang, jika tidak dilakukan terlebih da-
hulu akan berpotensi menimbulka dampak negatif. Salah
satu di antaranya adalah berpotensi mengurangi kepeka-
an terhadap golongan miskin terkini, dan berpotensi
gagalnya transfer “kekuasaan”.
D. Orde Reformasi 1998, Wacana Pembubaran BPN,
Konflik Agraria, dan Pembaharuan Agraria
Tahun 1998 adalah periode suram dalam sejarah ke-
lembagaan agraria Indonesia, namun demikian periode
ini “seharusnya” membawa berkah bagi kelembagaan ag-
raria Indonesia. Iklim dan politik berubah drastis dan per-
lawanan rakyat terhadap negara dalam bidang agraria
cukup tinggi akibat dominannya negara terhadap masya-
rakat. Di berbagai wilayah konflik agraria meletus dengan
berbagai problemnya, mulai Jawa, Sumatera, dan Sula-
wesi, dan Indonesia bagian timur lainnya. Persoalan terse-
but sebagai konsekuensi kebijakan politik agraria Orde
Baru yang sentralistik dan pelayan pembangunan tanpa
mengindahkan suara dan kehendak masyarakat. Dampak-
nya, berbagai konflik agraria struktural meluas ke berba-
gai wilayah Indonesia (Lucas & Warren, 2013; Rachman,
2013b; Salim, 2014). Otoritarianisme bercokol dengan ko-
koh, tentara dan polisi serta birokrasi tak bisa menghindar
dan harus mendukung dengan kokoh pula atas kemauan
negara.
Pada Mei 1998, saat Soeharto tumbang, situasi sosial
politik di Indonesia sangat chaos dan kerusuhan terjadi
253
