Page 294 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

Keputusan di atas belum menghentikan wacana
desentralisasi terkait BPN dan tuntutan terus diwaca-
nakan oleh berbagai pihak. Hal itu bisa dibaca dengan
perubahan Keppres yang menempatkan BPN di bawah
pimpinan Depdagri, karena jika BPN diserahkan kewe-
nangannya kepada daerah, akan lebih mudah mengkoor-
dinasikannya, sehingga jabatan itu perlu ditegaskan
dalam Keppres dengan menyebut pimpinan BPN adalah
Menteri Dalam Negeri. Hal itu bisa dimaknai, Gus Dur
belum sepenuhnya menolak atau menerima pelimpahan
wewenang agraria diserahkan kepada daerah.
Akhirnya, pada Juli 2000, Gus Dur kembali menge-
luarkan Keppres No. 95 Tahun 2000 tentang Badan Perta-
nahan Nasional yang menegaskan perdebatan terkait
wacana pelimpahan BPN ke daerah dengan mengukuh-
kan BPN sebagai lembaga yang eksistensinya tidak perlu

diperdebatkan lagi. Dalam pertimbangan keppres dinya-
takan “tanah adalah kekayaan nasional dan modal dasar
pembangunan, memiliki dimensi sosial budaya, ekonomi,
politik, dan pertahanan keamanan berkembang pesat
menjadi persoalan lintas sektoral dan wilayah, sehingga
pengelolaannya harus dilaksanakan secara komprehensif;
dalam pengelolaannya diperlukan kebijakan secara nasio-
nal yang berfungsi sebagai pedoman operasional di daerah
untuk menjaga kesatuan, kesederhanaan, dan kepastian
hukum; sehubungan hal tersebut, dalam rangka pelaksa-
naan otonomi daerah dan menghadapi persaingan glo-
bal, perlu dilakukan penataan kembali kedudukan, tugas,
fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja”. Keputusan ter-

258