Page 296 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 296
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
Soemardjono didapuk sebagai Wakil Kepala Badan Perta-
nahan Nasional. Perlu dicatatat dalam sejarah karena BPN
dipimpin oleh dua profesor yang ahli di bidangnya. Tentu
saja Prof. Maria sudah lama terlibat di dalam kelembagaan
agraria, karena pada periode sebelumnya saat Bj. Habibie
mengeluarkan Keppres No. 48 Tahun 1999 tentang Tim
Pengkajian Kebijaksanaan dan Peraturan Perundang-Un-
dangan dalam Rangka Pelaksanaan Landreform yang
diketuai oleh Muladi (Menteri Kehakiman), beliau me-
nunjuk Prof. Maria S.W. Sumardjono untuk memimpin
Tim tersebut mewakili Muladi, karena kesibukannya seba-
gai Menteri Kehakiman (Salim & Utami, 2019).
Dua profesor tersebut memimpin BPN sampai tahun
2005 sebelum digantikan oleh Joyo Winoto. Hal terbesar
yang dilakukan oleh Prof. Lutfi adalah menata kelemba-
gaan agraria, menertibkan perundangan-undangan di
lingkup BPN, dan merespons keluarnya Tap MPR No. IX/
MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan
Sumber Daya Alam. Setelah Tap MPR ini terbit, Presiden
mengeluarkan Keppres No. 34 Tahun 2003 tentang Kebi-
jakan Nasional di Bidang Pertanahan. Keppres tersebut
memerintahkan kepada BPN untuk melakukan penyu-
sunan Rancangan Undang-undang Penyempurnaan
Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Rancangan Undang-un-
dang tentang Hak Atas Tanah serta peraturan perundang-
undangan lainnya di bidang pertanahan; Pembangunan
sistem informasi dan manajemen pertanahan dalam
bentuk penyusunan basis data tanah-tanah aset negara
260
