Page 300 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

rehabilitasi administrasi pertanahan. Beberapa negara do-
nor yang dikoordinir oleh Bank Dunia mengucurkan dana
hibah untuk tujuan tersebut dengan nama proyek Re-
construction of Aceh Land Administration System (RALAS).
Proyek ini ditujukan untuk memulihkan hak atas tanah
yang terkena bencana tsunami dan membangun sistem
administrasi pertanahan yang lebih baik dan modern di
Aceh. Proyek RALAS dilaksanakan oleh BPN dan Badan
Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR). Proyek rehabilitasi
pertanahan ini dibiayai oleh pendanaan yang didukung
oleh Multi Donor Trust Fund for Aceh and North Sumatera
(MDTRANS), yang semula diperkirakan anggarannya
sebesar $AS 28,5 juta, dengan target bidang sebesar
600.000 sertifikat bidang tanah, namun sampai dengan
penutupan proyek realisasinya hanya sebesar $AS 14,83
juta dengan realisasi fisik bidang tanah sebesar 222.628
sertifikat (Laporan World Bank, 2011).

Proyek RALAS ini tidak seperti proyek ajudikasi biasa
yang dilaksanakan oleh BPN sebelumnya. Hal ini meng-
ingat pasca bencana bentuk fisik tanah sama sekali ber-
beda dan sulit dikenali lagi, selain itu banyak alas hak
telah musnah, dan juga banyak pemilik tanah dan aparat
desa yang seharusnya bisa membantu menunjukkan batas
bidang tanah masyarakat ikut menjadi korban (meninggal
dunia). Hal inilah yang menjadikan proses pemberian ke-
pastian hukum atas tanah menjadi lebih rumit namun
urgen untuk dilaksanakan, karena pasca tsunami masya-
rakat harus bangkit dan aset-aset yang dimiliki harus kem-
bali. Mengingat tingkat urgensi yang tinggi, BPN meme-

264