Page 299 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 299
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
E. RALAS: Upaya Memulihkan Tanah dan Administrasi
Pertanahan Aceh Pasca Tsunami
Bencana alam gempa dan tsunami yang terjadi di
wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD-Aceh)
dan Kepulauan Nias pada tahun 2004 merupakan bencana
yang bersifat multidimensional. Pasca mitigasi bencana,
Presiden Susilo Bambang Yodhoyono mengeluarkan Per-
pres No. 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabili-
tasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias
Provinsi Sumatera Utara. Perpres ini menjadi sandaran
bagi banyak kebijakan di Aceh pasca tsunami, termasuk
urusan persoalan administrasi pertanahan.
Bencana di Aceh dan Nias selain membawa korban
harta benda dan jiwa, juga menimbulkan permasalahan
lain, salah satu di antaranya adalah rusaknya sistem admi-
nistrasi pertanahan di kedua lokasi bencana. Rusaknya
administrasi pertanahan tersebut disebabkan karena rusak
dan hilangnya batas fisik kepemilikan tanah masyarakat,
tanah musnah karena kenaikan muka air laut, hilang dan
rusaknya berkas-berkas alas hak atas tanah masyarakat
baik buku tanah yang disimpan di kantor pertanahan
maupun sertipikat tanah yang disimpan oleh masyarakat.
Hal ini tentu saja menimbulkan keresahan tersendiri bagi
masyarakat korban bencana, karena kepastian hak pro-
perti mereka atau aset-aset yang dimiliki menjadi tidak
jelas statusnya.
Akibat bencana alam tersebut pula yang kemudian
melatarbelakangi dilaksanakannya proyek ajudikasi untuk
263
