Page 303 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 303
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
Proyek RALAS merupakan upaya rekonstruksi perta-
nahan pasca bencana, sehingga proses ajudikasinya tidak
dapat hanya dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 24 Tahun 1997. Beberapa aturan hukum yang diper-
gunakan dalam merekonstruksi pertanahan pasca tsu-
nami di Aceh adalah Undang-Undnag No. 10 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No. 2 Tahun 2005 tentang Badan Reha-
bilitasi Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias
Provinsi Sumatera Utara, Keputusan Kepala BPN No. 114-
II/2005 tentang Manual Pendaftaran Tanah Berbasis Ma-
syarakat Pada Lokasi Terkena Bencana Tsunami di Nang-
groe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara yang Menjadi
Objek Kegiatan Pemulihan Hak atas Tanah dan Rekon-
struksi Sistem Administrasi Pertanahan Aceh, dan Un-
dang-Undang No. 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Pera-
turan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2
Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum
dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera
Utara. Dalam pelaksanaannya, aturan hukum tersebut
belum memadai untuk menjadi dasar pelaksanaan rekon-
struksi tersebut. Pada saat pelaksanaan RALAS tahun
2005, SK Kepala BPN No. 114-II/2005 belum mengatur
substansi penggantian sertipikat hilang. Pada tahun 2007,
setelah 3 tahun pelaksanaan RALAS baru diterbitkan
PERPU No. 2 Tahun 2007 (UU No. 48 Tahun 2007) yang
267
