Page 305 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 305
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
pertanahan di Aceh dan Kepulauan Nias, serta membantu
menyelesaikan konflik pertanahan yang timbul akibat
hilangnya tanda batas tanah, maupun sertifikat tanahnya
dengan proses ajudikasi yang berbasis komunitas dan
pemberian kepastian hukum bagi masyarakat. Klaim pen-
capaian RALAS lainnya adalah mengenai pemberian kete-
rampilan bagi masyarakat dan pengenalan proses ajudikasi
bebasis masyarakat yang meningkatkan kesadaran masya-
rakat atas pentingnya pendaftaran tanah. Selain manfaat
bagi masyarakat, klaim pencapaian RALAS juga terhadap
peningkatan kapasitas bagi Pegawai Badan Pertanahan
Nasional dalam rekonstruksi dan rehabilitasi pertanahan
dan dalam mengelola sistem pengadministrasi pertanahan
secara online.
269
