Page 307 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 307
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
ranah yang lebih spesifik, yakni kajian tentang legalisasi
aset dengan melihat bagaimana lembaga menempatkan
hak atas tanah dan upaya legalisasinya dari masa ke masa.
Sub bab berikutnya menampilkan persoalan Reforma
Agraria baik dari kawasan hutan maupun non hutan yang
berhasil mengeluarkan dua perpres untuk mengatur pelak-
sanaannya.
A. “Kembalinya” Kementerian Agraria
Tahun 2014 pasca pemilihan presiden yang dime-
nangkan oleh pasangan Joko Widodo-Yusuf Kalla, situasi
politik Indonesia penuh dengan harapan yang tinggi.
Dalam berbagai pembicaraan publik, terpilihnya Joko
Widodo-Yusuf Kalla memberikan harapan baru untuk
perbaikan situasi sosial politik dan ekonomi Indonesia.
Majalah Time edisi Oktober 2014 menampilkan cover
dengan judul A New Hope, menyajikan laporan khusus
tentang terpilihnya Jokowi dalam pemilu tahun 2014 dan
nasib Indonesia ke depan. Time mengulas, di tangan
Jokowi harapan masyarakat Indonesia disandarkan
dengan keyakinan ke depan lebih baik terutama urusan
ekonomi yang masih tertinggal jauh dengan negara lain.
Berbekal memimpin Surakarta dan Jakarta, penga-
laman Jokowi oleh Time dianggap menarik, namun Joko-
wi dianggap lebih memperhatikan persoalan internal In-
donesia, sementara problem-problem global belum men-
jadi konsentrasinya, salah satunya persoalan perubahan
iklim—terutama berkat laju deforestasi tertinggi di In-
donesia. Indonesia adalah penghasil emisi gas rumah kaca
271
