Page 312 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

ditingkatkan kelembagaannya menjadi Kementerian
Agraria lewat Perpres No. 165 Tahun 2014 tentang Pena-
taan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja dan Keppres No.
121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan
Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-
2019. Kelembagaan agraria yang semula setingkat badan
menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Tata
ruang masuk dan bergabung ke agraria yang sebelumnya
menjadi bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum. Ma-
suknya tata ruang suatu yang menarik karena selama ini
kelembagaan agraria sangat bergantung pada tata ruang
di dalam menentukan kebijakan peruntukan tanah, pe-
manfaatan, dan ruang. Secara resmi, dengan dua pera-
turan di atas Kementerian Agraria resmi kembali disan-
dang sebagai sebuah kelembagaan agraria setelah sejak
1966 dibubarkan oleh Sukarno. Pelantikan kabinet kemu-
dian dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2014 dan Kemen-
terian ATR/BPN dipimpin oleh Ferry Mursyidan Baldan.
Dengan perpres di atas, kedudukan Menteri Agraria seka-
ligus sebagai Kepala Badan, karena secara kelembagaan
terdapat dua perpres yang mengaturnya.

Pasca pelantikan Kabinet Kerja tahun 2014, presiden
kemudian mengeluarkan du perpres untuk mengatur
kelembagaan dan jalannya organisasi, pertama Perpres
No. 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata
Ruang yang mengatur tugas dan fungsi Kementerian
Agraria dan Tata Ruang sementara Perpres No. 20 Tahun
2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Perpres No. 17
mengatur tentang tugas dan fungsi serta tata kelola kelem-

276