Page 313 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 313
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
bagaan agraria di daerah. Di dalam Perpres No. 17 disebut-
kan, susunan organisasi Kementeria ATR terdiri atas 1
Sekretariat Jenderal, 7 Direktorat Jenderal, 1 Inspektorat,
dan 3 Staf Ahli, sebagaimana berikut: Sekretariat Jenderal;
Dirjen Tata Ruang; Dirjen Infrastruktur Keagrariaan;
Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan; Dirjen Penataan
Agraria; Dirjen Pengadaan Tanah; Dirjen Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah; Dirjen Pe-
nanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan
Tanah; Inspektorat Jenderal; Staf Ahli Bidang Landreform
dan Hak Masyarakat atas Tanah; Staf Ahli Bidang Masya-
rakat Adat dan Kemasyarakatan; dan Staf Ahli Bidang
Ekonomi Pertanahan.
Era baru kelembagaan agraria menandai sebuah perio-
de baru dengan segala produk kebijakan yang baru pula.
Kini kelembagaan agraria (BPN) menjadi sebuah kemen-
terian (Kementerian ATR/BPN) sebagaimana dituntut
oleh banyak pihak sebelumnya. Setelah sekian tahun apa-
kah yang diharapakan oleh banyak pihak untuk mening-
katkan kelembagaan agraria telah terjadi? Sejarah telah
mencatatkan, ada banyak hal yang berhasil dilakukan
sebagai sebuah produk kebijakan, namun banyak juga hal-
hal yang belum berhasil dikerjakan (Salim, Utami, et al.,
2021; Salim & Utami, 2019). Persoalannya tidak semudah
membayangkan dengan niat baik dan mengubah kelem-
bagaannya. Perluasan kewenangan yang diberikan tidak
pula dengan mudah untuk dijalankan kebijakan-kebi-
jakan yang selama ini dituntut oleh banyak pihak, teru-
tama ketimpangan dan penataan penguasaan tanah (M.
277
