Page 318 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

Indonesia”, Kementerian ATR/BPN memiliki sasaran untuk
menyediakan sumber TORA dengan arah kebijakan beru-
pa redistribusi tanah dengan strategi berupa koordinasi
lokasi redistribusi tanah serta menjamin pelaksanaan dis-
tribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nela-
yan.

Pemerintahan Joko Widodo mendefinisikan reforma
agraria secara luas yaitu sebagai langkah menata kembali
akses dan status hukum atas tanah dan sumber daya alam
untuk mewujudkan keadilan dalam penguasaan,
pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, wilayah,
serta sumber daya alam (Kantor Staf Presiden, 2017).
Dengan demikian, maka reforma agraria bukan hanya
terkait redistribusi aset sebagai hak milik semata tetapi
juga menyasar pada akses pengelolaan dan pemanfaatan
dengan skema izin pemanfaatan lahan. Yang menarik
adalah praktik kebijakan yang diterapkan oleh Joko
Widodo adalah memadukan redis yang basisnya hak milik
dengan akses pemanfaatan hutan yang basisnya adalah
izin pemanfaatan. Hal ini mendatangkan peluang terbu-
kanya akses masyarakat terhadap wilayah hutan, yang
selama ini hal tersebut seolah-olah tidak pernah tersentuh
oleh pemerintah. Skema PS pada praktiknya relatif lebih
mudah karena status tanahnya adalah “hutan negara” se-
hingga tidak memerlukan pelepasan kawasan yang prose-
durnya sangat Panjang.

Program reforma agraria di-launching pada Agustus
2016, sejak saat itu kelembagaan yang akan mengerjakan
reforma agraria terus dipikirkan sampai akhirnya lahirlah

282