Page 323 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

tahun 1995-1999, LMPDP tahun 2004-2009 (Heryani &
Grant, 2004; Kementerian Keuangan, 2009; Rachman,
2017), LARASITA 2009, dan PTSL 2017-Sekarang. Legalisasi
tanah selalu menjadi program unggulan siapa pun
pimpinan lembaga agraria, karena logika yang diyakini,
sistem administrasi pertanahan yang baik akan mengu-
rangi konflik dan memudahkan sistem pasar ekonomi
bekerja. Pada saat Joyo Winoto menjadi Kepala BPN tahun
2005-2012, program legalisasi tanah seperti PRONA,
LARASITA, dan LMPDP juga menjadi bagian dari
kebijakan yang dijalankan. Letak perbedaan masing-ma-
sing kebijakan tersebut adalah inovasi dan penyandang
dana. Ada program yang didanai oleh APBN (PRONA)
dan hutang Bank Dunia (ILAP dan LMPDP), dan terakhir
PTSL sebagian menggunakan APBN.
Periode Joko Widodo saat kelembagaan agraria kem-

bali menjadi Kementerian Agraria persoalan legalisasi aset
(PTSL) kembali menjadi program prioritas bahkan
kemudian masuk dalam skema Program Strategis Nasio-
nal di bawah program Reforma Agraria. Sejak 2017 hingga
sekarang, PTSL menjadi program unggulan Kementerian
ATR/BPN bersama dengan program sertif ikasi lintas
sektor, redistribusi tanah, one map policy, dan program
lainnya. Banyak studi yang berhasil menunjukkan, lega-
lisasi aset yang gencar dilakukan dalam beberapa tahun
terakhir menyumbang pergerakan ekonomi secara signi-
fikan baik skala rumah tangga (mikro) maupun ekonomi
skala makro (Wicaksono et al., 2020). Sertifikat bagi ma-
syarakat ditempatkan sebagai aset yang dapat digerakkan

287