Page 328 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 328
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
Tabel 9. Capaian pendaftaran tanah sampai 2021
berdasarkan beberapa kriteria
Sumber: Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan, Maret 2022.
Kembali ke persoalan PTSL dan pertumbuhan eko-
nomi masyarakat berbasis sertif ikat tanah, maka pan-
dangan ini secara meyakinkan merujuk pada pandangan
de Soto (2001). Menurutnya, di berbagai negara berkem-
bang, kapitalisme kerap menemui kegagalan dalam prak-
tiknya, karena aset rerata atau yang terbesar dikuasai oleh
kelompok mayoritas/dominan. Kelompok ini masuk
kategori kelompok miskin namun memiliki aset yang
besar, akan tetapi, asetnya idle atau masuk ke dalam aset
extralegal. untuk mengubah dan mengejar pertumbuhan
ekonomi negara secara makro, maka aset tersebut harus
di-legal-kan (disertif ikasi). Sebagai ekonom, de Soto
memang penganut ekonomi liberal yang mengedepankan
ekspansi dan perluasan pasar lewat hak kepemilikan
individu, sehingga, bagi de Soto, prasyarat untuk menuju
perkembangan ekonomi pasar terbuka maka legalisasi aset
tanah masyarakat merupakan faktor utama.
Ide de Soto di atas ditangkap oleh para pejabat Indo-
nesia khususnya pejabat agraria yang kemudian secara
292
