Page 333 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 333
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
diserahkan kepada Kementerian ATR/BPN untuk diredis-
tribusikan kepada masyarakat (Direktorat Pengukuhan
dan Penatagunaan Kawasan Hutan, 2021).
Program PPTKH merupakan sebuah proyek yang di-
kerjakan secara bersama-sama antara KLHK dan Kemen-
terian ATR/BPN. Di hulu, ATR/BPN ikut terlibat dalam
proses identifikasi lahan masyarakat (inver PTKH), se-
mentara di hilir menjadi bagian dan tanggung jawab
Kementerian ATR/BPN untuk meredistribusikan tanah
hasil Inver PTKH. Lembaga lain yang sangat berpengaruh
adalah Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) yang
merupakan perpanjangan langsung KLHK. Peran BPKH
selain anggaran Inver PTKH di titipkan di BPKH, pada
praktiknya semua proses-proses Inver PTKH dikerjakan
di BPKH. Tabel berikut menunjukkan progress inver
PTKH yang sudah selesai dan yang sedang berproses sam-
pai akhir tahun 2020.
Tabel 10. Progress Penyelesaian SK Pelepasan Kawasan
sampai Desember 2020
Sumber: Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Dirjen
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian LHK, 24 Maret 2021.
297
