Page 338 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

Tabel 11. Pola Penyelesaian Penguasaan dan Pemanfaatan
TORA di Kawasan Hutan

Penguasaan dan Pemanfaatan Jenis Verifikasi Pola
No Kawasan Hutan Penguasaan Kewenangan
Tanah dalam Kawasan Hutan Tanah Lapangan Penyelesaian
Bidang tanah yang dikuasai Menteri LHK, Tim
dan dimanfaatkan dan/atau Percepatan PPTKH,
1. telah diberi hak sebelum Perubahan gubernur, dan bupati/
Batas*
ditunjuk sebagai Kawasan walikota terkait
Hutan
Hutan Resettlement Menteri LHK, pemda,
Konservasi dan Menteri ATR/BPN
Menteri LHK, pemda,
Kriteria HL Resettlement
Permukiman, dan Menteri ATR/BPN
Fasum/Fasos Kriteria Non Menteri LHK, pemohon,
Hutan Lindung HL TMHK*** dan Menteri ATR/BPN
Menteri LHK & Direktur
Provinsi Lahan Perhutanan Jenderal Perhutanan
dengan Garapan Sosial Sosial dan Kemitraan
kawasan hutan
≤ 30% TMHK Menteri LHK, pemohon,
Permukiman, Kriteria dan Menteri ATR/BPN
Fasum/Fasos Permukiman Resettlement Menteri LHK, pemda,
Hutan Produksi dan Menteri ATR/BPN
Lahan Perhutanan Menteri LHK & Direktur
Garapan Sosial Jenderal Perhutanan
Bidang Sosial dan Kemitraan
tanah Hutan Resettlement Menteri LHK, pemda,
yang Konservasi dan Menteri ATR/BPN
dikuasai Menteri LHK, pemda,
dan Kriteria HL Resettlement dan Menteri ATR/BPN
2. dimanfaat Permukiman, Menteri LHK, Tim
kan Fasum/Fasos Kriteria Non Perubahan Percepatan PPTKH,
setelah HL Batas* gubernur, dan bupati/
ditunjuk walikota terkait
sebagai Hutan Lindung Menteri LHK, Tim
Kawasan Perubahan Percepatan PPTKH,
Hutan > 20 tahun Batas** gubernur, dan bupati/
Lahan walikota terkait
Provinsi dengan Garapan
kawasan hutan > < 20 tahun Perhutanan Menteri LHK & Direktur
Jenderal Perhutanan
30% Sosial Sosial dan Kemitraan
Menteri LHK, Tim
Permukiman, Kriteria Perubahan Percepatan PPTKH,
Fasum/Fasos Permukiman Batas* gubernur, dan bupati/
walikota terkait
Menteri LHK, Tim
Hutan Produksi > 20 tahun Perubahan Percepatan PPTKH,
Lahan Batas** gubernur, dan bupati/
walikota terkait
Garapan
Perhutanan Menteri LHK & Direktur
< 20 tahun Sosial Jenderal Perhutanan
Sosial dan Kemitraan
Keterangan:
* Perubahan Batas: Pengeluaran Bidang Tanah dalam Kawasan Hutan
** Perubahan batas harus berada dalam sumber TORA dari kawasan hutan
*** Harus melalui proses perubahan fungsi hutan terlebih dahulu
Sumber: Diolah oleh penulis dari Perpres No. 88/2017.
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Kementerian
LHK membuat panduan bagaimana cara mengeluarkan
lahan masyarakat dalam kawasan hutan, baik dalam ka-
wasan hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konser-
vasi. Persoalan kemudian muncul jika masyarakat yang
menguasai lahan Kawasan hutan masuk dalam hutan
lindung dan konservasi, penyelesaiannya dengan cara Re-
settlement atau Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH).
302