Page 335 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

Namun demikian, praktik di lapangan, terdapat bebe-
rapa persoalan dalam pelaksanaan Inver PTKH. Realitas-
nya, masih terdapat perbedaan persepsi dalam memahami
objek TORA kawasan hutan. Selain itu, minimnya keter-
sediaan anggaran, sosialisasi yang tidak efektif berdampak
pada terbatasnya usulan permohonan Inver PTKH oleh
masyarakat, sehingga jauh dari target yang telah ditetap-
kan. Situasi itu menyebabkan objek TORA dari pelepasan
kawasan hutan jauh lebih lambat dalam proses pendis-
tribusiannya, karena proses pelepasan kawasan hutan me-
lalui PPTKH alurnya cukup panjang. Tentu saja setelah
lima tahun keberadaan PPTKH saat ini sudah terdapat
beberapa kabupaten yang menyelesaikan proses pelepasan
kawasan hutan dan telah dilakukan redistribusi kepada
masyarakat.
Sumber TORA dari pelepasan kawasan hutan didapat-
kan melalui identifikasi kawasan hutan yang kemudian
diatur dalam Permen LHK No. 17/2018, sedangkan loka-
sinya mengacu pada Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan
untuk Penyediaan Sumber TORA (Revisi III). Mekanisme
penyediaan sumber TORA dari pelepasan kawasan hutan
diperoleh melalui dua model yaitu dengan pelepasan ka-
wasan hutan ataupun dengan perubahan batas kawasan
hutan. Menurut Pasal 2 Permen LHK No.17/2018, sumber
TORA yang berasal dari kawasan hutan terdiri atas:

1. Alokasi TORA dari 20% pelepasan kawasan hutan un-
tuk perkebunan;
2. Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tidak
produktif;

299