Page 336 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

3. Program pemerintah untuk pencadangan sawah baru;
4. Permukiman transmigrasi beserta fasos dan fasumnya
yang sudah memperoleh persetujuan prinsip;

5. Permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
6. Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat; atau
7. Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata
pencaharian utama masyarakat setempat (Salim,
Wulan, et al., 2021).

Skema PPTKH yang menggunakan sumber TORA
berasal dari pelepasan kawasan hutan ditempuh dengan
mekanisme perubahan batas kawasan hutan. Artinya dari
ketujuh kriteria di atas, hanya kriteria 4-7 yang penye-
lesaiannya menggunakan skema PPTKH. Penerima TORA
dari kawasan hutan yang berasal dari perubahan batas
kawasan hutan adalah perorangan yang memiliki identitas
kependudukan; instansi baik instansi pemerintah pusat
atau instansi pemerintah daerah; badan hukum sosial/
keagamaan yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; atau masyarakat hukum adat yang
keberadaannya ditetapkan dengan perda dan memiliki
bukti penguasaan tanah.
Kebijakan PPTKH hadir dalam rangka menciptakan
keamanan dan penguatan hak-hak masyarakat serta
meminimalisir sengketa. Skema PPTKH merupakan cara
untuk menyelesaikan penguasaan tanah dalam kawasan
hutan yang berdasar pada Perpres No. 88/2017 serta Per-
menko No. 3/2018. Prosedur PPTKH dilaksanakan dengan
beberapa tahapan-tahapan: Inventarisasi penguasaan
tanah dalam kawasan hutan; Verifikasi penguasaan tanah

300