Page 334 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

Penguasaan tanah dalam kawasan hutan merupakan
suatu permasalahan yang dilematik karena kawasan hutan
mengandung aspek ekonomi, ekologi, sosial, budaya, dan
politik. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat
banyak desa dalam kawasan hutan terutama di Jawa (Sya-
nurisma, 2022). Mereka sudah puluhan tahun mengu-
asai dan memanfaatkan lahan untuk pemukiman, fasilitas
umum dan/atau fasilitas sosial, lahan garapan, dan/atau
hutan yang dikelola masyarakat hukum adat. Persoalan-
nya, ketidakpastian status tanah masyarakat di dalam ka-
wasan hutan menjadi salah satu sumber terjadinya konflik
antara sesama warga dan warga dengan Perhutani atau
KLHK (Chamdani, 2021). Dalam situasi demikian, konflik
sering terjadi akibat karena tumpang tindih penguasaan
dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan.
Sejalan dengan persoalan klaim dan tumpang tindih

lahan, skema PPTKH yang diusung oleh Perpres No. 88/
2017 serta Permenko No. 3/2018 menawarkan penyelesaian
atas permasalahan tersebut melalui mekanisme Inver
PTKH, caranya dengan mengeluarkan bidang tanah
dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan
hutan, tukar menukar kawasan hutan, perhutanan sosial,
dan resettlement. Prosesnya diawali dengan melakukan
Inver PTKH yang dikerjakan secara lintas sektor oleh Tim
Inver PTKH, sehingga membuka peluang adanya integrasi
kebijakan antar sektor dari level pusat sampai daerah.
Untuk itu dibutuhkan sinergi antar sektor dalam kerja-
kerja teknis di lapangan agar bisa diselesaikan persoalan
penguasaan lahan dalam kawasan hutan.

298