Page 331 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 331
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
2017 terbitlah Perpres No. 88 Tahun 2017 sebagai payung
hukum untuk menyelesaikan penguasaan tanah dalam
kawasan hutan oleh masyarakat melalui skema Penyele-
saian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH).
Akibat hadirnya UU Cipta Kerja yang mengubah bebe-
rapa peraturan terkait kawasan hutan, khususnya Pasal
18 UU No.41/1999 tentang kecukupan 30% hutan dalam
suatu wilayah, kemudian telah dilakukan perubahan bebe-
rapa kebijakan lahan masyarakat dalam kawasan hutan.
Konsekuensinya, terjadi perubahan peraturan yang kemu-
dian keluar PP No. 23 Tahun 2021 dan Permen LHK No. 7
Tahun 2021. Intinya, peraturan tersebut mengubah pola
penyelesaian PPTKH dan memasukkan Jawa, Lampung,
Bali dalam skema PPTKH yang kemudian berubah nama-
nya menjadi PPTPKH (Penyelesaian Penguasaan Tanah
dalam rangka Penataan Kawasan Hutan). Tidak banyak
perubahan antara PPTKH dan PPTPKH, karena perubahan
itu lebih banyak mengatur penataan tanah dan permu-
kiman masyarakat dalam kawasan hutan di Jawa, Bali,
dan Lampung. Sejauh ini, kebijakan tersebut belum dija-
lankan, baru tahapan proses identifikasi lapangan, se-
mentara kebijakan lama terkait usulan lahan masyarakat
dalam kawasan hutan tetap di proses, sementara usulan
baru menggunakan dasar hukum yang baru, karena secara
hirarki, PP lebih tinggi dari Perpres.
Di Indonesia, penguasaan tanah dalam “kawasan hu-
tan” oleh masyarakat banyak terjadi dan keberadaannya
mendahului keberadaan negara itu sendiri. Menteri Ling-
kungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pernah merilis data
295
