Page 332 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 332
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
yang menyebutkan sekitar 25.863 desa di dalam dan di
sekitar kawasan hutan yang terdiri atas 9,2 juta rumah
tangga (Winata, 2019). Persoalan tersebut perlu mendapat
perhatian karena penguasaan dan klaim tanah tersebut
dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari baik
oleh individu, masyarakat, maupun klaim-klaim yang
dilakukan masyarakat adat yang menuntut pengakuan
haknya (van der Muur, 2018). Klaim-klaim ini bukan hanya
ada dalam hutan produksi terbatas dan hutan lindung
untuk buffer zone, tetapi juga dalam kawasan hutan kon-
servasi (Hein et al., 2016) yang peruntukannya untuk men-
jaga keanekaragaman tumbuhan dan satwa.
Atas dasar realitas tersebut, Menteri LHK kemudian
mengeluarkan kebijakan untuk menyelesaikan masalah
tersebut dengan merujuk pada Perpres No. 88/2017
dengan menetapkan lokasi prioritas yang akan dijadikan
target PPTKH. Pada awal tahun 2018 sebanyak 159 kabu-
paten/kota dari 26 provinsi ditetapkan sebagai sasaran
pelaksanaan PPTKH dengan target seluas 1.690.327 hektar
(Utami et al., 2018). Namun, terhitung sejak diterbit-
kannya perpres tersebut dan aturan pelaksanaannya (Per-
menko No. 3/2018) hingga akhir tahun 2018, belum ada
kabupaten yang berhasil menyelesaikan Inventarisasi dan
Verif ikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan
(Inver PTKH). Baru kemudian berdasarkan laporan
KLHK, mulai tahun 2020 dan 2021, sudah mulai kelihatan
progresnya di beberapa kabupaten/kota yang berhasil
menyelesaikan inver PTKH. Hasil tersebut kemudian
dilanjutkan pada SK Tata Batas/Perubahan Batas dan
296
