Page 337 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

dan penyampaian rekomendasi; Penetapan pola penyele-
saian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan
hutan; Penerbitan keputusan penyelesaian penguasaan
dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan; dan Pe-
nerbitan sertifikat hak atas tanah.

Lima tahapan tersebut sebenarnya bukan persoalan
sederhana karena pada praktiknya membutuhkan waktu
yang lama untuk menyelesaikannya. Dimulai dari sosiali-
sasi, kemudian usulan dari masyarakat, dan ujungnya
adalah keputusan Menteri LHK yang menetapkan, apakah
penyelesaiannya dilakukan melalui perubahan batas, tukar
menukar kawasan hutan, Perhutanan Sosial, atau resettle-
ment. Proses panjang itu terjadi karena PPTKH dimulai
dari bawah (masyarakat mengusulkan) kepada bupati/
walikota, lalu disampaikan ke Tim Inver Provinsi, baru
kemudian dibawa ke Tim Inver Pusat. Tim Inver Pusat
yang kemudian menentukan apakah usulannya diterima
atau ditolak, jika diterima maka Menteri LHK akan mener-
bitkan SK perubahan tata batas kawasan hutan. Tabel
berikut menggambarkan objek tanah yang dikuasai
masyarakat, jenis, pola penyelesaian, dan pihak-pihak yang
berwenang untuk mengerjakannya.

301