Page 339 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

Problemnya, TMKH misalnya bukan suatu yang mudah
untuk dijalankan karena mencari lahan sebagai pengganti
sangat sulit ditemukan, apalagi di wilayah Jawa.
Sementara Resettlement dalam Perpres 88/2017 menjadi
tanggung jawab pemda setempat, hal ini tentu sangat
memberatkan bagi pemda karena harus menyediakan
lahan dan membangunkan rumah tinggal. Persoalan ini
menjadi isu yang belum menemukan solusi penyelesaian
karena seharusnya diwadahi dalam Permenko No. 3/2018
tentang skema penyelesaiannya secara detail, agar masya-
rakat tidak dirugikan oleh kebijakan TMKH dan Resettle-
ment tersebut.

E. Kelembagaan Reforma Agraria, Mengawal GTRA
Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dibentuk seta-
hun lebih lambat dibandingkan dengan Penyelesaian
Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH), se-

buah kelembagaan yang dihasilkan oleh Pemerintahan
Joko Widodo dalam kerangka menyelesaikan penguasaan
tanah masyarakat dalam kawasan hutan. Keduanya tentu
berbeda tetapi sebenarnya sebuah lembaga yang sama
mengelola persoalan RA. GTRA mengurus persoalan RA
dalam kawasan non hutan sementara PPTKH menyele-
saikan penguasaan tanah masyarakat di dalam kawasan
hutan. Lembaga ini ada di dua kementerian, GTRA di
Kementerian ATR/BPN sementara PPTKH berada di
Kementerian LHK. Idealnya dua lembaga ini lebur menjadi
satu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tanah
terkait redistribusi maupun hak tanah masyarakat pada

303