Page 344 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

A. Sistem Informasi Pertanahan, dari LOC ke KKP Web
Kementerian ATR/BPN mulai mengenal komputer
sebagai basis kerja di perkantoran belum terlalu lama,
karena sebelumnya komputer hanya digunakan sebagai
kerja individual atau staf untuk layanan kepada pelang-
gan. Resmi sebagai sebuah sistem baru digunakan secara
terbatas pada tahun 1997. Pada tahun itu mulai terjadi
migrasi layanan pertanahan dari sistem manual ke
komputerisasi dalam bentuk Land Office Computeriza-
tion (LOC) pashe 1. Pada perkembangannya kemudian
disempurnakan menuju LOC phase 2A pada tahun 1999
dengan penyempurnaan pada prosedur kerja, dan selan-
jutnya kembali disempurnakan pada tahun 2004 menjadi
LOC phase 2B (Baharudin et al., 2017; Muryono, 2012).
LOC dikembangkan dari hasil kerja sama Indonesia (BPN)
dan Spanyol (CIMSA-kontraktor pelaksana proyek) yang
menghabiskan anggaran sekitar 700 milyar rupiah. Men-
jelang akhir kontrak CIMSA dengan BPN pada tahun
2009, LOC telah digunakan di 325 kantor pertanahan dan
tersebar di seluruh wilayah Indonesia, di antaranya digu-
nakan di: Kantor Pusat, 27 Kantor Wilayah Provinsi, dan
297 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (CIMSA Ig AIE,
2015; Mustofa, 2020; Pradipta & Rani, 2020). Pada periode
fase satu dan dua, tidak terjadi perubahan signifikan kare-
na basis layanannya masih sangat terbatas dan tidak se-
mua kantor pertanahan menggunakannya, namun ketika
berubah ke phase 2B sistem komputerisasinya sudah jauh
lebih modern (Syamsi, 2015).

Perkembangan ke LOC phase 2B juga dilakukan

308