Page 345 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 345
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
perubahan penataan sistem pertanahan, saat itu sedang
disiapkan Sistem Informasi Pertanahan dan Manajemen
Pertanahan (Simtanas) dengan aplikasi Sistem Informasi
Geografis (SIG). Kelengkapan dan kemajuan infrastruk-
tur teknologi yang dikembangkan oleh lembaga kemudian
menjadikan LOC phase 2B diubah penyebutannya men-
jadi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) berbasis dek-
stop pada tahun 2007. Sementara sistem koneksi kompu-
ternya masih menggunakan local area network (LAN), dan
masih dimanfaatkan secara terbatas oleh kantor perta-
nahan. KKP desktop merupakan komputer layanan yang
digunakan untuk memproses berkas masyarakat yang
dihubungkan dengan server sebagai penyimpan basis data
pertanahan (data spasial dan data tekstual), yang diletakkan
di masing-masing kantor pertanahan. Artinya semua data
tersimpan dalam basis data lokal, belum bisa diakses oleh kan-
tor wilayah maupun pusat. Fungsi dan tujuan KKP desktop
untuk mempercepat layanan, mudah, akurat, dan memu-
dahkan dalam pelayanan pemeliharaan data (Syamsi, 2015).
Perkembangan teknologi kemudian menuntut sistem
pelayanan pertanahan bertransformasi, salah satunya
adalah bagaimana mengintegrasikan data spasial dalam
satu peta tunggal. Dari gagasan tersebut kemudian di-
bangun Geospasial Komputerisasi Kantor Pertanahan atau
lebih dikenal dengan GeoKKP. Aplikasi ini menekankan
inventarisasi dan pembangunan data spasial bidang tanah
sampai ke pemetaannya agar bisa disajikan informasi se-
tiap bidang tanah yang sudah terdaftar di kantor perta-
nahan (Pusdatin BPN RI, 2010). Lahirnya GeoKKP menjadi
309
