Page 348 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

ATR/BPN dapat diukur melalui indikator Ease of Doing
Business (EoDB) yang dirilis oleh Bank Dunia setiap
tahunnya. Data yang ditampilkan pada Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional Tahun 2020-2024 (Permen ATR/BPN No. 27
Tahun 2020) menggambarkan bahwa, pada tahun 2008-
2018 rata-rata kemudahan berbisnis di Indonesia menca-
pai 109,45 dengan rekor terburuk tahun 2008 (peringkat
ke 129) dan rekor terbaik tahun 2017 (peringkat ke 72).
Sedangkan indeks EoDB Indonesia tahun 2019 berada di
peringkat ke-73 dengan score 67,96 (Asmara et al., 2019;
Mayasari, 2020). Berdasarkan data-data tersebut, maka
sejak tahun 2019 mulai dirancang pembentukan pela-
yanan kantor modern berbasis digital (Kementerian ATR/
BPN, 2021c) yang kemudian menjadi indikator pada Ren-
cana Strategis Kementerian ATR/BPN 2020-2024. Pela-
yanan kantor modern berbasis digital diselenggarakan
melalui layanan pertanahan elektronik untuk mening-
katkan layanan publik melalui integrasi sistem pertanahan
dan penataan ruang dalam skema digital. Harapannya skor
EoDB meningkat dari 67,96 pada tahun 2019 menjadi 78
pada tahun 2024 mendatang khususnya pada aspek Regis-
tering Property. Untuk melaksanakan layanan pertanahan
elektronik dimaksud, maka data maupun sistem informasi
pertanahan perlu ditingkatkan baik secara cakupan mau-
pun kualitasnyanya.

Pelayanan pertanahan elektronik perlu dimunculkan

312