Page 352 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 352
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
melakukan percepatan dan peningkatan kapasitas. Per-
cepatan yang dilakukan meliputi percepatan pendaftaran
bidang tanah di seluruh Indonesia, penyiapan keleng-
kapan data, infrastruktur fisik, metode layanan serta kom-
petensi sumber daya manusia (Kementerian ATR/BPN,
2022). Percepatan tersebut diawali dengan melakukan
identifikasi terkait kondisi validitas data, kesiapan sistem,
regulasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana
(Kementerian ATR/BPN, 2021c).
Awal tahun 2020 diluncurkan layanan pertanahan
yang sudah diintegrasikan menjadi layanan elektronik
untuk mendukung Digital Melayani (DILAN) yang
dicanangkan oleh Presiden. Layanan elektronik tersebut
adalah Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) yang
diimplementasikan pada 447 kantor pertanahan
kabupaten/kota di 33 provinsi, Surat Keterangan
Pendaftaran Tanah (SKPT), Pengecekan Sertifikat Tanah,
dan Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT) (Farahzita & Arsin,
2022; Kementerian ATR/BPN, 2021b, 2022). Empat layanan
pertanahan tersebut bahkan berhasil mendapatkan
penghargaan GATRA Inovation Awards 2021 untuk
kategori Inovasi Pelayanan Digital di Bidang Agraria, Tata
Ruang dan Pertanahan sebagai apresiasi atas upaya
Kementerian ATR/BPN yang terus berinovasi dalam
rangka modernisasai pelayanan pertanahan melalui
transformasi digital (Kementerian ATR/BPN, 2022). Gam-
bar berikut akan menampilkan data kantor wilayah BPN
provinsi dan kantor pertanahan kabupaten/kota yang
sudah mulai menerapkan pelayanan berbasis digital
316
