Page 347 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 347
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
nya. Satu sisi memudahkan pusat untuk melakukan
kontrol atas kegiatan masing-masing kantor pertanahan,
namun sisi lain server tunggal memiliki potensi kemacetan
pada proses kerja-kerja pelayanan, terutama di jam sibuk
layanan perkantoran (Gafar & Hermansyah, 2020).
Sebagai sebuah sistem pelayanan, KKP web sudah
relatif lengkap untuk melayani masyarakat dalam pen-
daftaran tanah. Sejak berkas masuk ke loket, kemudian
pembayaran, pengukuran, sampai menerima sertif ikat
sudah terecord semua di dalam sistem pelayanan KKP
web. Keberadaannya diyakini dapat menunjang kebu-
tuhan Kementerian ATR/BPN yang akan segera menja-
lankan penerbitan sertifikat-el. Tentu saja setelah semua
sistem memenuhi syarat dan teruji secara kualitas mau-
pun sistem keamanannya, karena menerbitkan sertifikat-
el harus benar-benar dengan sistem yang aman dari ber-
bagai kemungkinan. Perkembangan dari LOC ke KKP web
dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 26. Perkembangan dari LOC ke KKP web
Sumber: Mustofa, 2020
B. Transformasi Digital, Proyek Baru Kementerian
Agraria
Peningkatan kinerja layanan publik Kementerian
311
