Page 346 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 346
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
titik awal bagi perubahan layanan pemetaan data spasial
dan perkembangan inovasi berbasis teknologi informasi
di bidang pertanahan.
Pada perkembangannya, sistem KKP desktop diang-
gap tidak maksimal karena sistem aksesnya terbatas, hanya
lokal, sekalipun sistem local area jauh lebih aman terhadap
data pelanggan yang tersimpan, karena hanya bisa diakses
oleh kantor setempat. Dengan pertimbangan kemudahan,
akses, dan kontrol oleh pusat, KKP desktop kemudian diu-
bah lebih luas agar informasi ke publik lebih luas, maka
KKP desktop berubah menjadi KKP web. Untuk menuju
kearah KKP web, Pusat Data dan Informasi Pertanahan,
Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Pusdatin) telah menyiapkan sistem yang dimulai sejak
tahun 2012. Perubahan tersebut dilakukan agar informasi
dan jangkauannya lebih luas sekaligus aksesnya tidak
hanya lokal tetapi bisa sampai ke pusat. Sistem ini kemu-
dian yang dipertahankan dan digunakan sampai hari ini,
dimana server dipindahkan ke pusat untuk menyimpan
data base secara tunggal. Artinya semua ditarik ke sistem
sentral, sehingga kantor pertanahan dan pusat sama-sama
bisa mengakses data. Tentu saja proses perubahan jaringan
local area network ke wide area network (WAN) membu-
tuhkan proses migrasi yang lama, karena harus memin-
dahkan seluruh data di kantor pertanahan ke sistem di
pusat (Arnowo, 2021). Secara prinsip, tidak ada perbedaan
KKP desktop dan KKP web. KKP web fokus pada pengem-
bangan data yang dikelola oleh Pusdatin dengan meman-
faatkan jaringan internet secara luas untuk mengakses-
310