Page 350 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

7. Mewujudkan kepastian hukum hak atas
1. Mewujudkan 7 Proyeksi Arahan tanah dengan memberlakukan sistem
Menteri ATR/Kepala BPN
Keadilan pendaftaran tanah stelsel positif.
Pertanahan.
ATR/BPN 2025
2. Mendaftarkan bidang- 6. Mengoptimalkan layanan informasi pertanahan
bidang tanah di seluruh dan tata ruang sebagai basis penerimaan
Indonesia. negara dalam rangka self financing.
Maju & Modern
3. Penataan Ruang berbasis RDTR untuk 5. Mewujudkan Kantor Layanan Modern yang
mewujudkan tujuan pembangunan memberikan produk, layanan dan pusat
berkelanjutan yang mendorong informasi pertanahan & Tata Ruang secara
pertumbuhan ekonomi. elektronik berbasis teknologi informasi.
4. Meningkatkan standar kompetensi SDM menuju birokrasi berstandar dunia
Gambar 27. Strategic Goals Kementerian ATR/BPN
Sumber: Kementerian ATR/BPN, 2020a
Strategic goals tersebut kemudian diuraikan dalam
program strategis sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 12. Program Strategis Kementerian ATR/BPN
No Strategic goals Program Strategis
1. Mewujudkan Keadilan Pertanahan 1. Reforma Agraria
2. Penertiban Tanah Terlantar
3. Penanganan Sengketa dan
Konflik Pertanahan Agraria
2. Mendaftarkan Bidang bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap di Seluruh Indonesia Lengkap (PTSL)

3. Perrcepatan Penyusunan Rencana Tata Percepatan Penyusunan RDTR
Ruang berbasis RDTR mewujudkan
tujuan pembangunan berkelanjutan
yang mendorong pertumbuhan ekonomi
4. Meningkatkan standar kompetensi Talent Pool Management
sumber daya manusia menuju birokrasi
berstandar dunia
5. Mewujudkan kantor layanan modern Transformasi Digital
yang memberikan produk layanan dan
pusat informasi pertanahan dan tata
ruang secara
6. Mengoptimalkan layanan informasi dan Monetisasi Layanan Informasi
layanan informasi pertanhahan dan tata Tata Ruang dan Pertanahan
ruang sebagai basis penerimaan negara
dalam rangka self financing
7. Mewujudkan kepastian hukum hak atas Penyusunan RUU tentang
tanah dengan memberlakukan sistem Pertanahan
pendaftaran tanah selsel positif
Sumber: (Kementerian ATR/BPN, 2020a)
Sumber: Kementerian ATR/BPN, 2020a
314