Page 353 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

secara bertahap pada tahun 2020.

Gambar 28. Penerapan Layanan Elektronik di Kanwil BPN Provinsi dan
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tahun 2020
Sumber: Kementerian ATR/BPN, 2021c
Pusdatin juga berupaya memenuhi kesiapan sistem
yang dibangun dalam kerangka grand design TIK. Sampai
tahun 2020, kurang lebih 30 aplikasi yang dikembangkan
dan dikelola oleh Pusdatin sebagai sarana pendukung da-
lam kegiatan tata persuratan, kepegawaian serta teknis
pertanahan dan ruang untuk mendukung transformasi
digital (Kementerian ATR/BPN, 2021c) yaitu:

1. Aplikasi Host to Host BPHTB untuk meminimalisir ke-
bocoran atau kecurangan proses pembayaran BPHTB
dan sebagai upaya pemberantasan korupsi bersama
KPK;
2. Aplikasi mitra.atrbpn.go.id untuk memverifikasi mitra
Kementerian ATR/BPN (PPAT, Surveyor Kadaster
Berlisensi, Appraisal dan Pengelola Jasa Keuangan) da-

317