Page 357 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

Sertifikat Elektronik (Wulan et al., 2022). Dalam rangka
melancarkan transformasi digital tersebut, diperlukan
informasi pertanahan yang lengkap, dapat dipercaya,
transparan serta dapat dijangkau. Karena penerapan tran-
sformasi digital perlu disusun secara efisien dan efektif
serta meniadakan proses redundansi yang tidak perlu.
Kementerian ATR/BPN perlu merumuskan perekayasaan
kelembagaan (Re-engineering) dengan menyesuaikan
proses bisnis dan visi-misi institusi (Goal Based Organi-
zation-Performance Based Organization) yang adaptif dan
transformatif terhadap isu strategis yang harus disele-
saikan sehingga dapat meningkatkan daya saing institusi.

C. Proyek Digitalisasi Seluruh Indonesia

Kementerian ATR/BPN bertugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan
tata ruang. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kementerian
ATR/BPN menghasilkan beberapa arsip di antaranya
adalah Gambar Ukur (GU), Surat Ukur (SU), Buku Tanah
(BT) dan Warkah pendaftaran atau Daftar Isian 208 (DI
208). Volume arsip yang terus bertambah namun tidak
diimbangi dengan pengelolaan arsip yang baik menim-
bulkan beberapa permasalahan. Jumlah arsip terus ber-
tambah namun ketersediaan sarana dan prasarana arsip
minim, sehingga arsip diletakkan “sembarangan”. Dampak
selanjutnya adalah arsip sulit ditemukan saat akan digu-
nakan, terlebih keterbatasan SDM semakin mempersulit
proses pencarian arsip.
Kondisi-kondisi tersebut membuat beberapa kantor

321