Page 362 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 362
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
yang perlu menjadi perhatian adalah pada Pasal 49 PP
No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang
No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 27 Peraturan
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 9 Tahun
2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis, dan
Pasal 23 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indo-
nesia No. 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elek-
tronik. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa ketika
arsip dialihmediakan, maka hasil alih medianya harus
diautentikasi oleh pencipta arsip dengan memberikan
tanda tertentu yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait
dengan arsip hasil alih media tersebut. Autentikasi dila-
kukan sebagai bentuk pernyataan bahwa arsip hasil alih
media tersebut asli, original, atau identik sehingga layak
diterima atau dipercaya berdasarkan fakta sesuai keten-
tuan pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik In-
donesia No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Autentikasi
Arsip Elektronik dan Pasal 39 PP No. 71 Tahun 2019 ten-
tang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Wulan et al., 2022).
Dalam surat edaran tersebut juga mencakup tahapan
Quality Control, namun hanya sebatas memeriksa keleng-
kapan dan kesesuaian terkait redaksional pengkodean file,
penamaan subjek, serta kesesuaian tampilan image baik
dari segi jumlah lembar fisik ataupun kualitasnya. Artinya
fokus tahapan Quality Control bukanlah untuk memeriksa
apakah arsip hasil alih media tersebut asli, original, atau
identik dengan aslinya sehingga layak diterima atau
dipercaya berdasarkan fakta. Maka selanjutnya arsip hasil
326
