Page 359 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

dan Sistem Tata Kelola Dokumen Pertanahan (e-Kantah).
Sampai dengan Maret 2020, arsip yang telah didigitaliasi
sebanyak sebanyak 73.974 untuk Gambar Ukur, 155.637
Surat Ukur, 298.634 Buku Tanah, serta 423 bundel Warkah
pendaftaran tanah.
Anggraini & Muryono (2021) juga memaparkan bah-
wa Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau bahkan telah
mengelola arsip secara digital sejak Oktober 2018 menggu-
nakan Aplikasi Informasi Warkah (i-Wak). Sampai dengan
April 2019, digitalisasi telah dilakukan terhadap 41.039
Buku Tanah dan 41.040 Surat Ukur dengan menelan biaya
sebesar sebesar Rp. 67.700.000.

Sebenarnya digitalisasi memiliki dampak yang besar
dalam percepatan penyelesaian tupoksi sehari-hari. Sebe-
lum adanya pengelolaan arsip secara digital rata-rata
penyelesaian permohonan pendaftaran tanah per hari 20-
30 berkas, namun pasca pengelolaan warkah digital me-
ningkat menjadi ± 50 berkas permohonan per harinya
(Anggraini & Muryono, 2021). Namun yang disayangkan
adalah bahwa digitalisasi arsip yang dilakukan hanya fo-
cus pada scan arsip saja. Artinya jika suatu arsip baik itu
GU, SU, BT, maupun Warkah yang awalnya berupa kertas
kemudian di-scan menjadi bentuk digital, maka dianggap
telah melakukan digitalisasi. Sebenarnya, jika proses yang
dilakukan hanya sampai pada scan arsip, maka kegiatan
tersebut adalah “digitisasi”(Haikal, 2022), baru dapat dika-
takan “digitalisasi” jika telah dilakukan autentikasi pada
hasil scan tersebut (PP No. 28 Tahun 2012, Peraturan
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 9 Tahun

323