Page 363 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 363
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
pemindaian (scan) dilakukan validasi dan verif ikasi
dengan memberikan stempel sebagai tanda keaslian dan
bukti lolos Qualitiy Control. Untuk membuktikan apakah
tahapan yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN se-
suai atau tidak dalam melakukan alihmedia, harus dicek
dasar hukumnya kapan dikeluarkan dan kapan proses dan
tindakan alihmedia dilakukan, serta hasil alihmedianya.
Gambar 31. Contoh Hasil Alih Media
Sumber: Arsip Kementerian ATR/BPN, 2022
Pada tahun 2019, telah dilaksanakan digitalisasi arsip
pertanahan pada 19 kantor pertanahan kabupaten/kota
dengan total 7.417.494 dokumen. Selain itu Kementerian
ATR/BPN juga mengalokasikan anggaran bagi 18 provinsi
yang terdiri atas 81 kantor pertanahan kabupaten/kota
untuk kegiatan digitalisasi sejumlah 23.265.521 warkah
untuk tahun 2020 (Kementerian ATR/BPN, 2021b).
Tata Laksana Digitalisasi warkah terus mengalami
perkembangan hingga pada akhrinya Pusdatin mener-
bitkan Tata Cara Kerja Digitalisasi Dokumen dan Validasi
Data Pertanahan Versi 1.0121 yang diterbitkan pada tahun
2021. Beberapa tahapan pelaksanaan digitalisasi meliputi:
327
