Page 366 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 366
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
Gambar 34. Surat Ukur Tervalidasi Tahun 2022
Sumber: Pusat Data dan Informasi Pertanahan Tata Ruang dan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan, 2022a
D. eOffice, Modernisasi Pelayanan Sistem
Administrasi Perkantoran
Salah satu Program Prioritas Nasional yang dijalankan
Kementerian ATR/BPN adalah Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL). Output PTSL yang fantastis
adalah penerbitan sertifikat dalam jumlah yang sangat
besar tiap tahunnya. Sejak PTSL dimulai pada tahun 2017
sampai dengan tahun 2021, jumlah bidang tanah yang
terdaftar melalui PTSL mencapai 74,8% atau sekitar 94,2
juta bidang tanah dari 126 juta bidang tanah di seluruh
Indonesia, sedangkan jumlah bidang tanah bersertifikat
mencapai 63% atau sekitar 79,4 juta (KOMPAS.com, 2022;
Windayana, 2022) dan diharapkan pendaftaran tanah di
seluruh wilayah Indonesia dapat diselesaikan pada tahun
2024 (Marryanti & Purbawa, 2019). Tiap sertifikat yang
diterbitkan akan disertai dengan arsip berupa berkas pen-
dukung atau warkah (Mujiburohman, 2018) dalam ben-
tuk kertas yang jumlahnya bervariasi. Setidaknya untuk
satu bidang tanah akan menghasilkan minimal 28-29 lem-
bar arsip yang terdiri atas 25 lembar warkah, 1 lembar Buku
330

