Page 370 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
23 Provinsi Banten 323 188 58 %
24 Provinsi Yogyakarta 416 313 75 %
25 Provinsi Kalimantan Barat 474 280 59 %
26 Provinsi Kalimantan Tengah 375 306 82 %
27 Provinsi Kalimantan Selatan 442 259 59 %
28 Provinsi Sulawesi Barat 169 107 63 %
29 Provinsi Kepulauan Riau 244 229 94 %
30 Provinsi Papua Barat 179 107 60 %
31 Provinsi Jawa Tengah 1.695 1.075 63 %
32 Provinsi Jawa Timur 1.372 648 47 %
33 Provinsi Sulawesi Utara 286 145 51 %
34 Provinsi Sulawesi Tenggara 420 125 30 %
Sumber: Diolah oleh Penulis dari Biro Umum dan Layanan Pengadaan, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa
eOffice telah digunakan di lingkungan Kementerian ATR/
BPN baik pada lingkup pusat (Kementerian ATR/BPN)
maupun daerah (kantor wilayah provinsi dan kantor per-
tanahan kabupaten/kota), meskipun terdapat beberapa
satker yang persentase penggunaannya masih di bawah
50% (per 18 Juli 2022). Berdasarkan hasil evaluasi yang
dilakukan oleh Biro Umum dan Layanan Pengadaan, ken-
dala yang dihadapi satker terhadap penggunaan eOffice
dipengaruhi oleh beberapa faktor internal maupun ekster-
nal seperti:
1. Penerapan Aplikasi eOffice yang belum sesuai pada
lingkungan kerja sehari-hari seperti (Biro Umum dan
Layanan Pengadaan, 2022):

a. Unsur pimpinan yang menerima surat masuk tidak
mendisposisikan ke staf di bawahnya baik sebagai
penanggung jawab maupun hanya berupa tem-
busan;
b. Penyampaian ide maupun gagasan dari staf ke
atasan tidak memanfaatkan fitur inisiatif yang ada
di eOffice;

334